Contoh Soal dan Jawaban tentang Pembagian Kekuasaan dalam Menyelenggarakan Pemerintahan
1.) Hak presiden untuk memilih dan mengangkat menteri disebut hak ...
a. angket
b. interpelasi
c. legislatif
d. eksekutif
e. prerogatif
Jawaban: e.
2.) Definisi kekuasaan sering dipertukarkan dengan ...
a. bujukan
b. rayuan
c. pengaruh
d. desakan
e. kekuatan
Jawaban: c.
3.) Sistem pemerintahan yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat disebut pemerintahan ...
a. otoriter
b. demokrasi
c. kerajaan
d. sementara
e. daerah
Jawaban: b.
4.) Tujuan sebuah negara memiliki kekuasaan adalah ...
a. mempertahankan kemerdekaan
b. mempertahankan kedaulatan wilayah
c. mencapai keadilan
d. jawaban a dan b benar
e. jawaban a dan c benar
Jawaban: c.
5.) Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya diatur secara tegas dalam UUD 1945 adalah ...
a. agama
b. hukum
c. keuangan
d. pertahankan
e. pendidikan
Jawaban: d.
6.) Penemu konsep trias politica adalah ...
a. Voltaire
b. Rousseau
c. Montesquieu
d. John Locke
e. Abraham Lincoln
Jawaban: c.
7.) Demokrasi dalam pengertian formal adalah ... rakyat.
a. kedaulatan
b. kesejahteraan
c. kemakmuran
d. keamanan
e. keadilan
Jawaban: a.
8.) Jenis kekuasaan yang menurut pembagian John Locke memiliki wewenang mengadakan hubungan luar negeri adalah ...
a. legislatif
b. yudikatif
c. eksekutif
d. federatif
e. administratif
Jawaban: d.
9.) Berikut ini yang merupakan penyebab terjadinya absolutisme pemerintahan adalah ...
a. pemusatan kekuasaan
b. pemisahan kekuasaan
c. pembagian kekuasaan
d. pengawasan dan penyeimbangan
e. negara bersifat totaliter
Jawaban: b.
10.) Peradilan yang tidak termasuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah ...
a. MA
b. peradilan hukum
c. peradilan tata usaha negara
d. peradilan perdata dan pidana
e. MK
Jawaban: d.
11.) Pemerintahan yang otoriter cenderung ...
a. kedaulatan di tangan rakyat
b. demokratis
c. totaliter
d. rakyat memegang kekuasaan tertinggi
e. rakyat memiliki kewenangan
Jawaban: c.
12.) Berdasarkan pembagian kekuasaan secara vertikal, daerah yang memiliki hubungan langsung dengan pemertintahan pusat ialah ...
a. kabupaten
b. kota
c. provinsi
d. desa
e. kecamatan
Jawaban: c.
13.) Aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan dalam negara disebut ...
a. menteri
b. hakim agung
c. presiden
d. MK
e. pemerintah
Jawaban: e.
14.) Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR merupakan kewenangan presiden sebagai ...
a. kepala negara
b. kepala pemerintahan
c. pemimpin kabinet
d. pemimpin negara
e. mitra kerja DPR
Jawaban: b.
15.) Kekuasaan untuk menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan disebut kekuasaan ...
a. hakim konstitusi
b. hakim agung
c. eksekutif
d. yudikatif
e. legislatif
Jawaban: e.
16.) Sebagai bentuk checks and balances, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan saran ...
a. DPR
b. MPR
c. KY
d. MK
e. MA
Jawaban: e.
17.) Sistem dalam pemerintahan yang berproses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat disebut sistem ...
a. parlementer
b. diktator
c. sentralisasi
d. otoriter
e. demokrasi
Jawaban: e.
18.) Daerah yang diatur dalam UUD 1945 sebagai daerah hasil pembagian kekuasaan secara vertikal adalah ...
a. provinsi dan kabupaten/kota
b. provinsi dan karesidenan
c. provinsi dan desa
d. kabupaten dan desa
e. kotak dan desa
Jawaban: a.
19.) Berikut ini yang tidak termasuk hak atau wewenang pemerintah daerah adalah ...
a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
b. memilih pimpinan daerah
c. mengelola aparatur daerah
d. memiliki angkatan bersenjata
e. membuat perda
Jawaban: d.
20.) Jika Anda mencermati susunan Kabinet Kerja 2014-2019, ada penambahan jumlah menteri. Posisi yang bertambah adalah ...
a. menteri dalam negeri
b. menteri keuangan
c. menteri koordinator
d. menteri kehutanan dan lingkungan hidup
e. menteri perdagangan dan perindustrian
Jawaban: c.
21.) Berikut yang tidak termasuk contoh penerapan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari adalah ...
a. polisi menilang anda karena tidak membawa helm
b. pak RT membuat surat pengantar ke kelurahan
c. anda tidak datang terlambat ke sekolah
d. tentara menembak kaum separatis
e. guru menyuruh anda belajar dengan rajin
Jawaban: c.
22.) Lembaga presiden, parlemen, dan pengadilan berjalan sendiri-sendiri terpisah satu sama lain serta tidak saling melakukan kerja sama dan koordinasi karena ada dugaan intervensi. Sitem yang dianut ini adalah ...
a. trias politica
b. pemisahan kekuasaan
c. pembagian kekuasaan
d. dwipraja
e. checks and balances
Jawaban: b.
23.) Setelah reformasi, MPR tidak bisa lagi mengangkat dan memilih presiden dan wakil presiden. Namun, berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan ...
a. konstitutif
b. legislatif
c. eksekutif
d. moneter
e. yudikatif
Jawaban: a.
24.) Lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah ...
a. Arsip Nasional Republik Indonesia
b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
c. Badan Pusat Statistik
d. Badan Tenaga Nuklir Nasional
e. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jawaban: e.
25.) Gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan sebagai ...
a. pemerintahan pusat
b. pemerintahan daerah
c. legislatif daerah
d. wakil rakyat di daerah
e. wakil pemerintah pusat di daerah
Jawaban: b.
26.) Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instasi secara vertikal di wilayah tertentu disebut dengan asas ...
a. dekonsentrasi
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. tugas pembantuan
e. checks dan balances
Jawaban: a.
27.) Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah ...
a. sebagai mandataris MPR
b. lebih tinggi dari MPR
c. di atas MK
d. di bawah MPR
e. setara dengan MPR
Jawaban: e.
28.) Kekuasaan yang dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh menteri-menteri adalah kekuasaan ...
a. legislatif
b. eksekutif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. inspektif
Jawaban: b.
29.) Satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung adalah ...
a. MPR
b. MK
c. DPR
d. KY
e. MA
Jawaban: d.
30.) Di Indonesia pemegang kedaulatan negara adalah ...
a. MK
b. presiden
c. DPR
d. MPR
e. rakyat
Jawaban: e.
31.) Masalah pemerintahan daerah diatur dalam UU No. ...
a. 32 Tahun 2010
b. 39 Tahun 2010
c. 40 Tahun 2010
d. 32 Tahun 2004
e. 39 Tahun 2004
Jawaban: d.
32.) Pemerintahan dalam pengertian sempit mencakup fungsi ...
a. eksekutif saja
b. eksekutif dan legislatif
c. eksekutif, legistaltif, dan yudikatif
d. legislatif dan yudikatif
e. yudikatif saja
Jawaban: a.
33.) Wewenang atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat daerah itu sendiri disebut ...
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. otoriter
d. totaliter
e. birokrasi
Jawaban: a.
34.) Presiden dapat membuat pernyataan perang serta perdamaian dan perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan ...
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. MA
e. MK
Jawaban: b.
35.) Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah ...
a. lebih tinggi
b. sejajar
c. lebih rendah
d. sebagai pemegang kekuasaan yudikatif
e. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
Jawaban: b.
36.) Fungsi negara menurut ajaran trias politica meliputi fungsi ...
a. eksekutif, legislatif, dan presiden
b. legislatif, presiden, dan DPR
c. eksekutif, legislatif, dan yudikatif
d. legislatif, yudikatif, dan pengadilan
e. presiden, DPR, dan pemerintahan daerah
Jawaban: c.
37.) Berikut ciri-ciri tetap yang dimiliki oleh sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat, kecuali ...
a. tidak adanya pemilihan umum
b. adanya lembaga perwakilan rakyat
c. adanya pemilihan umum
d. kedaulatan rakyat dilaksanakan badan yang bertugas mengawasi pemerintah
e. susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dalam UU dan UUD negara
Jawaban: a.
38.) Berikut hak-hak MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali ...
a. mengajukan usul perubahan UUD
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
c. memutuskan suatu perkara pidana dan masalah hukum lainnya
d. kekebalan hukum anggota MPR
e. protokoler
Jawaban: c.
39.) Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom kepada daerah ...
a. provinsi maupun daerah kecamatan
b. kecamatan maupun daerah kabupaten/kota
c. provinsi maupun daerah kabupaten/kota
d. kabupaten/kota maupun daerah desa
e. istimewa dan daerah khusus
Jawaban: c.
40.) Berikut wewenang-wewenang MK, kecuali ...
a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana
d. memutus pembubaran partai politik
e. memutus perselisihan tentang hasil pemilu
Jawaban: c.
Semoga bermanfaat.
12.) Berdasarkan pembagian kekuasaan secara vertikal, daerah yang memiliki hubungan langsung dengan pemertintahan pusat ialah ...
a. kabupaten
b. kota
c. provinsi
d. desa
e. kecamatan
Jawaban: c.
13.) Aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan dalam negara disebut ...
a. menteri
b. hakim agung
c. presiden
d. MK
e. pemerintah
Jawaban: e.
14.) Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR merupakan kewenangan presiden sebagai ...
a. kepala negara
b. kepala pemerintahan
c. pemimpin kabinet
d. pemimpin negara
e. mitra kerja DPR
Jawaban: b.
15.) Kekuasaan untuk menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan disebut kekuasaan ...
a. hakim konstitusi
b. hakim agung
c. eksekutif
d. yudikatif
e. legislatif
Jawaban: e.
16.) Sebagai bentuk checks and balances, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan saran ...
a. DPR
b. MPR
c. KY
d. MK
e. MA
Jawaban: e.
17.) Sistem dalam pemerintahan yang berproses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat disebut sistem ...
a. parlementer
b. diktator
c. sentralisasi
d. otoriter
e. demokrasi
Jawaban: e.
18.) Daerah yang diatur dalam UUD 1945 sebagai daerah hasil pembagian kekuasaan secara vertikal adalah ...
a. provinsi dan kabupaten/kota
b. provinsi dan karesidenan
c. provinsi dan desa
d. kabupaten dan desa
e. kotak dan desa
Jawaban: a.
19.) Berikut ini yang tidak termasuk hak atau wewenang pemerintah daerah adalah ...
a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
b. memilih pimpinan daerah
c. mengelola aparatur daerah
d. memiliki angkatan bersenjata
e. membuat perda
Jawaban: d.
20.) Jika Anda mencermati susunan Kabinet Kerja 2014-2019, ada penambahan jumlah menteri. Posisi yang bertambah adalah ...
a. menteri dalam negeri
b. menteri keuangan
c. menteri koordinator
d. menteri kehutanan dan lingkungan hidup
e. menteri perdagangan dan perindustrian
Jawaban: c.
21.) Berikut yang tidak termasuk contoh penerapan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari adalah ...
a. polisi menilang anda karena tidak membawa helm
b. pak RT membuat surat pengantar ke kelurahan
c. anda tidak datang terlambat ke sekolah
d. tentara menembak kaum separatis
e. guru menyuruh anda belajar dengan rajin
Jawaban: c.
22.) Lembaga presiden, parlemen, dan pengadilan berjalan sendiri-sendiri terpisah satu sama lain serta tidak saling melakukan kerja sama dan koordinasi karena ada dugaan intervensi. Sitem yang dianut ini adalah ...
a. trias politica
b. pemisahan kekuasaan
c. pembagian kekuasaan
d. dwipraja
e. checks and balances
Jawaban: b.
23.) Setelah reformasi, MPR tidak bisa lagi mengangkat dan memilih presiden dan wakil presiden. Namun, berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan ...
a. konstitutif
b. legislatif
c. eksekutif
d. moneter
e. yudikatif
Jawaban: a.
24.) Lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah ...
a. Arsip Nasional Republik Indonesia
b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
c. Badan Pusat Statistik
d. Badan Tenaga Nuklir Nasional
e. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jawaban: e.
25.) Gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan sebagai ...
a. pemerintahan pusat
b. pemerintahan daerah
c. legislatif daerah
d. wakil rakyat di daerah
e. wakil pemerintah pusat di daerah
Jawaban: b.
26.) Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instasi secara vertikal di wilayah tertentu disebut dengan asas ...
a. dekonsentrasi
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. tugas pembantuan
e. checks dan balances
Jawaban: a.
27.) Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah ...
a. sebagai mandataris MPR
b. lebih tinggi dari MPR
c. di atas MK
d. di bawah MPR
e. setara dengan MPR
Jawaban: e.
28.) Kekuasaan yang dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh menteri-menteri adalah kekuasaan ...
a. legislatif
b. eksekutif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. inspektif
Jawaban: b.
29.) Satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung adalah ...
a. MPR
b. MK
c. DPR
d. KY
e. MA
Jawaban: d.
30.) Di Indonesia pemegang kedaulatan negara adalah ...
a. MK
b. presiden
c. DPR
d. MPR
e. rakyat
Jawaban: e.
31.) Masalah pemerintahan daerah diatur dalam UU No. ...
a. 32 Tahun 2010
b. 39 Tahun 2010
c. 40 Tahun 2010
d. 32 Tahun 2004
e. 39 Tahun 2004
Jawaban: d.
32.) Pemerintahan dalam pengertian sempit mencakup fungsi ...
a. eksekutif saja
b. eksekutif dan legislatif
c. eksekutif, legistaltif, dan yudikatif
d. legislatif dan yudikatif
e. yudikatif saja
Jawaban: a.
33.) Wewenang atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat daerah itu sendiri disebut ...
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. otoriter
d. totaliter
e. birokrasi
Jawaban: a.
34.) Presiden dapat membuat pernyataan perang serta perdamaian dan perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan ...
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. MA
e. MK
Jawaban: b.
35.) Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah ...
a. lebih tinggi
b. sejajar
c. lebih rendah
d. sebagai pemegang kekuasaan yudikatif
e. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
Jawaban: b.
36.) Fungsi negara menurut ajaran trias politica meliputi fungsi ...
a. eksekutif, legislatif, dan presiden
b. legislatif, presiden, dan DPR
c. eksekutif, legislatif, dan yudikatif
d. legislatif, yudikatif, dan pengadilan
e. presiden, DPR, dan pemerintahan daerah
Jawaban: c.
37.) Berikut ciri-ciri tetap yang dimiliki oleh sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat, kecuali ...
a. tidak adanya pemilihan umum
b. adanya lembaga perwakilan rakyat
c. adanya pemilihan umum
d. kedaulatan rakyat dilaksanakan badan yang bertugas mengawasi pemerintah
e. susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dalam UU dan UUD negara
Jawaban: a.
38.) Berikut hak-hak MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali ...
a. mengajukan usul perubahan UUD
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
c. memutuskan suatu perkara pidana dan masalah hukum lainnya
d. kekebalan hukum anggota MPR
e. protokoler
Jawaban: c.
39.) Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom kepada daerah ...
a. provinsi maupun daerah kecamatan
b. kecamatan maupun daerah kabupaten/kota
c. provinsi maupun daerah kabupaten/kota
d. kabupaten/kota maupun daerah desa
e. istimewa dan daerah khusus
Jawaban: c.
40.) Berikut wewenang-wewenang MK, kecuali ...
a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana
d. memutus pembubaran partai politik
e. memutus perselisihan tentang hasil pemilu
Jawaban: c.
Semoga bermanfaat.
