Kumpulan Soal dan Jawaban PPKN Kelas 11 Semester 1 Part 2
41.) Faktor berikut yang tidak memengaruhi penegakan hukum adalah ...
a. penegak hukum
b. sarana
c. masyarakat
d. kebudayaan
e. negara hukum
Jawaban: e.
42.) Kekuasaan moneter di Indonesia dipegang oleh ...
a. BNI
b. OJK
c. pasar modal
d. Bank Indonesia
e. koperasi
Jawaban: d.
43.) Lembaga seperti DPR dan DPD termasuk lembaga ...
a. legislatif
b. yudikatif
c. federatif
d. eksekutif
e. administratif
Jawaban: a.
44.) Presiden juga memiliki kekuasaan dalam bidang yudikatif, yaitu ...
a. menghukum orang
b. membentuk pengadilan
c. menetapkan undang-undang korupsi
d. mengusulkan 3 nama hakim konstitusi
e. memilih hakim
Jawaban: d.
45.) Pengadilan tingkat pertama adalah ...
a. Pengadilan Negeri (PN)
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Tinggi (PT)
d. Pengadilan Agama
e. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jawaban: a.
46.) Dasar hukum peradilan umum di Indonesia adalah UU No. ...
a. 5 Tahun1950
b. 2 Tahun 1986
c. 7 Tahun 1989
d. 5 Tahun 1986
e. 7 Tahun 1991
Jawaban: b.
47.) Salah satu syarat berdirinya negara adalah pemerintah. Berarti pemerintah termasuk syarat ... pendirian negara.
a. konstitutif
b. rekognisi
c. de facto
d. de jure
e. eksekutif
Jawaban: a.
48.) Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah ...
a. provinsi
b. kabupaten atau kota
c. kecamatan
d. kelurahan
e. karesidenan
Jawaban: b.
49.) Hukum yang berlaku pada masa sekarang/saat ini disebut ...
a. ius constitutum
b. ius constituendum
c. hukum alam
d. yurisprodensi
e. hukum material
Jawaban: a.
50.) Kekuasaan untuk melaksanakan pengadilan menurut John Locke masuk dalam kekuasaan ...
a. legislatif
b. yudikatif
c. federatif
d. eksekutif
e. administratif
Jawaban d.
51.) Pelanggaran terhadap norma hukum sanksinya bersifat ...
a. nyata
b. yuridis
c. memaksa
d. tertulis
e. hukum
Jawaban: c.
52.) HAM dalam bidang hukum dan pemerintahan telah dijamin dalam UUD 1945, yaitu Pasal ...
a. 27 Ayat 1
b. 27 Ayat 2
c. 28 Ayat 1
d. 29 Ayat 2
e. 30 Ayat 1
Jawaban: a.
53.) Negara merupakan alat untuk mengatur seluruh rakyatnya. Hal ini termasuk pengertian negara sebagai ...
a. negara penjaga malam
b. negara polisi
c. negara jembatan emas
d. organisasi kekuasaan
e. organisasi politik
Jawaban: d.
54.) Tujuan pemisahan atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah ...
a. ketiganya tidak saling terpengaruh
b. ketiganya tidak saling bekerja sama
c. terjadi saling kontrol dan keseimbangan
d. ketiganya dapat bekerja secara independen
e. perintah undang-undang
Jawaban: c.
55.) Seorang presiden ingin mengganti menteri dalam kabinetnya, tetapi menteri tersebut berasal dari partai yang berbeda dengan dirinya. Sikap presiden dalam sistem presidensial secara normatif adalah ...
a. meminta persetujuan parlemen
b. meminta persetujuan partai pendukungnya
c. meminta persetujuan menteri tersebut berasal
d. langsung diganti saja dengan pertimbangan dari presiden sendiri
e. semua jawaban benar
Jawaban: d.
56.) Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan otonomi daerah, antara lain ...
a. timbul rasa kedaerahan yang sempit
b. pengangkatan pegawai oleh bupati
c. DPRD membuat perda bersama bupati/walikota
d. anggaran daerah banyak yang defisit
e. transparansi anggaran
Jawaban: a.
57.) Kementerian koordinator baru dalam Kabinet Kerja 2014-2019 adalah ...
a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Koordinator Bidang Sosial dan Politik
e. Kementerian Koordinator Sumber Daya dan Kemaritiman
Jawaban: c.
58.) Penjelasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum terdapat di dalam ...
a. batang tubuh UUD 1945
b. TAP MPRS
c. Pembukaan UUD 1945
d. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
e. Penjelasan UUD 1945
Jawaban: a.
59.) Pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap ...
a. aturan agama
b. dasar negara
c. konstitusi negara
d. norma-norma sosial lainnya
e. semua jawaban benar
Jawaban: e.
60.) Berikut ini yang tidak termasuk UU yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia adalah ...
a. UU RI Nomor 5 Tahun 1974
b. UU RI Nomor 22 Tahun 1999
c. UU RI Nomor 32 Tahun 2004
d. UU RI Nomor 8 Tahun 2005
e. UU RI Nomor 22 Tahun 2008
Jawaban: e.
61.) Hal yang menghambat upaya untuk menerapkan prinsip persamaan dan kedudukan bagi sesama warga negara adalah ...
a. masyarakat sudah berpola pikir modern
b. masih kuatnya mental feodal dalam masyarakat
c. masyarakat sudah makin kritis
d. pengaruh budaya asing yang sangat kuat
e. penggunaan teknologi yang kian canggih
Jawaban: b.
62.) Sistem yang segala sesuatunya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat disebut ...
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. afliasi
d. sentralisasi
e. representasi
Jawaban: d.
63.) Jika sanksi hukum yang paling berat tidak bisa menangani orang yang melanggar hukum, sanksi bagi orang tersebut adalah sanksi ...
a. moral
b. psikologis
c. agama
d. politik
e. ekonomi
Jawaban: b.
64.) Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan negara selain mempertimbangkan landasan hukumnya, juga mempertimbangkan ...
a. kegunaannya
b. kepentingannya
c. kepastiannya
d. hasilnya
e. subjeknya
Jawaban: a.
65.) Berikut ini yang merupakan tindak pelanggaran hukum di lingkungan keluarga adalah ...
a. tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas
b. membuang sampah sembarangan
c. tidak memiliki KTP
d. tidak memiliki SIM
e. ibadah tidak tepat waktu
Jawaban: e.
66.) Perhatikan ciri-ciri berikut ini!
(1) Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
(2) Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan
(3) Presiden dalam menyusun kabinet meminta persetujuan parlemen
(4) Menteri-menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
(5) Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, jika bersalah dapat dikenai impeachment
Dari ciri-ciri tersebut di atas, yang sesuai dengan ciri-ciri sistem pemerintah presidensial adalah ...
a. 1, 2, 3, dan 4
b. 1, 3, 4, dan 5
c. 2, 3, 4, dan 5
d. 1, 2, 4, dan 5
e. 1, 2, 3, 4, dan 5
Jawaban: d.
67.) Pengadilan umum tertinggi di Indonesia dipegang oleh ...
a. Pengadilan Negeri (PN)
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Tinggi (PT)
d. Pengadilan Agama
e. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jawaban: b.
68.) Hak warga negara untuk memilih anggota DPR disebut hak ...
a. opsi
b. repudiasi
c. pilih aktif
d. pilih pasif
e. amandemen
Jawaban: c.
69.) Di dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh ...
a. presiden
b. raja
c. perdana menteri
d. ratu
e. DPR/parlemen
Jawaban: c.
70.) Pada era orde reformasi presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh ...
a. DPR
b. rakyat
c. MPR
d. DPD
e. MK
Jawaban: b.
71.) Keadilan yang memperlakukan seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya disebut keadilan ...
a. komutatif
b. distributif
c. kodrat alam
d. konvensional
e. legalitas
Jawaban: b.
72.) Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ...
a. menteri bertanggung jawab kepada presiden
b. presiden mempunyai hak prerogatif
c. presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen
d. kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuatan eksekutif
e. presiden memegang kekuasaan eksekutif
Jawaban: d.
73.) Menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan ...
a. oleh MPR
b. menurut UUD
c. berdasar instruksi presiden
d. berdasarkan pertimbangan DPR
e. oleh dan untuk pemerintah
Jawaban: b.
74.) Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai ...
a. ideologi bangsa Indonesia
b. dasar negara republik Indonesia
c. pandangan hidup bangsa Indonesia
d. tujuan bangsa Indonesia
e. filsafat bangsa Indonesia
Jawaban: b.
75.) Melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan dari lembaga ...
a. sosial
b. pendidikan
c. ekonomi
d. peradilan
e. masyarakat
Jawaban: d.
76.) Dalam demokrasi Pancasila, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita usahakan menuju kesatuan pendapat dengan cara ...
a. menampung semua pendapat yang baik
b. menilai pendapat yang sesuai dengan partai
c. menerima pendapat yang menguntungkan
d. mengambil keputusan dengan cara voting
e. mengambil pendapat dengan cara aklamasi
Jawaban: d.
77.) Setiap warga negara di mana pun dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini disebut asas ...
a. teritorial
b. kepentingan umum
c. kebangsaan
d. legalitas
e. opurtunitas
Jawaban: c.
78.) Pemerintahan republik presidensial mempunyai ciri ...
a. dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa mutlak
b. kepala negaranya diangkat berdasarkan garis keturunan
c. dikuasai oleh golongan tertentu untuk kepentingan seluruh rakyat
d. kehendak negara ditentukan hanya oleh satu orang
e. kepala negaranya dipilih untuk masa jabatan tertentu melalui pemilu
Jawaban: e.
79.) Salah satu kelemahan UUD 1945 sebelum diamandemen adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali yang mengakibatkan kemungkinan menjabat seumur hidup. Hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal ...
a. 2 Ayat 1
b. 5 Ayat 1
c. 5 Ayat 2
d. 6 Ayat 1
e. 7
Jawaban: e.
80.) Berikut ini dampak pemerintahan yang tidak transparan, kecuali ...
a. tumbuh dan berkembangnya korupsi
b. pejabat berkuasa dengan money politics
c. kemakmuran yang merata
d. timbulnya kesengsaraan dan kemiskinan
e. kesenjangan ekonomi yang tinggi
Jawaban: c.
Semoga bermanfaat.
<<< Kumpulan Soal dan Jawaban PPKN Kelas 11 Semester 1 Part 1
